Amortisasi atau Penyusutan aktiva tetap tak berwujub

A.    Penyusutan

Menurut PSAK Nomor 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Aktiva yang dapat disusutkan adalah yang:

1.       Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari periode akuntansi

2.       Memiliki suatu manfaat yang terbatas

3.       Ditahan oleh suatu perusahaan yang digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Masa manfaatnya diukur dengan periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.

Sedangkan jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubtitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Pengaturan penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diatur dalam pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk embelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Dalam pengaturan penyusutan tersebut mengandung maksud persyaratan aktiva yang dapat disusutkan dan metode penyusutannya. 

Persyaratan aktiva yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi:

1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud.
2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
3. Harta  tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

METODE PENYUSUTAN

Aktiva tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan kesetiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis dan diterapkan secara konsisten/taat asas, tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil afiliasi perusahaan dari periode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dikelompokkan menurut akuntansi komersial:

1.      Berdasarkan kriteria waktu

a.       Metode garis lurus

b.       Metode pembebanan menurun

1)      Metode jumlah angka tahun

2)      Metode saldo menurun/saldo menurun ganda

2.      Berdasarkan kriteria penerimaan

a.       Metode jam jasa

b.      Metode jumlah unit produksi

3.      Berdasarkan kriteria lainnya

a.       Metode berdasarkan jenis dan kelompok

b.      Metode anuitas

  Metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994:

1.       Metode garis lurus (straight line metode), atau  metode saldo menurun (Declining Balance Method) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan.

2.       Metode garis lurus untuk aktiva tetap berupa bangunan

Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1994 sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan metode garis	Tarif Penyusutan Berdasarkan metode saldo lurus menurun
I.        Bukan bangunan      Kelompok 1      Kelompok 2      Kelompok 3      Kelompok 4 II.      Bangunan             Permanen     Tidak permanen	4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun	25 % 12,50% 6,25% 5% 5% 10%	50% 25% 12,5% 10% - -

Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud, maka keluarlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK. 04/1995 Tanggal 7 Februari 1995 yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis Harta Berwujud sebagai berikut:

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam kelompok 1

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1. 2. 3.	Semua Jenis Usaha Pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan Industri makanan dan minuman Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	a.       Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b.       Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, accounting machine dan sejenisnya. c.       Perlengkapan lainnya seperti amplifier, video recorder, tape/cassete, televisi dan sejenisnya. d.      Sepeda motor, sepeda, dan becak e.       Alat perlengkapan khusus ( tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f.        Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g.       Dies, Jigs, dan Mould. Alat yang digerakkan bukan dengan mesin Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya. Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1. 2. 3. 4 5 6   7 8	Semua jenis usaha Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan Industri makanan dan minuman Industri mesin Perkayuan  Kontruksi Perhubungan, pergudangan dan komunikasi Telekomunikasi	Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, kursi, bangku, almari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. Komputer, printer, scanner dan sejenisnya. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. Container dan sejenisnya.  Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanam, penebar benih dan sejenisnya Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian separti penggilingan beras, gandum, tapioka. Mesin yang menghasilakan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. Mesin yang menghasilakn/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. Mesin yang menghasilkan /memproduksi mesin ringan, misalnya mesin jahit, pompa air. Mesin dan peralatan penebangan kayu Peralatan yang digunakan seperti truk berat, dump truk,crane buldozer dan sejenisnya  Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkan dan sejenisnya, Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang memuat sampai 200 DWT. Kapal balon. Perangkat pesawat telpon Pesawat telegraf termasuk pesawat pengirim dan penerimaan radio telegraf dan radio telpon.

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1 2 3. 4. 5. 6. 7.	Pertambangan selain minyak dan gas Pemintalan, pertenunan dan pencelupan Perkayuan Industri kimia Industri mesin Perhubungan dan komunikasi Lain-lain	Mesin yang dipakai dalam pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk perlikan. Mesin yang mengolah/menghasilakn produk-produk tekstil. Misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lenarami, permadani, kain-kain bulu, tule. Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya Mesin dan pertalatan penggergajian. Mesin dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia, misalnya bahan kimia organis, penyewaan organis dan anorganis dari logam mulia, elemen radioaktif, isotop, bahan kimia organis, aresinoida, wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun dan detergan, dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk peroteknik, korek api, alloy peroforis, barang fotografi dan sinematografi. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya. Misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya mesin mobil, mesin kapal. Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya), termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. Dok terapung Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis. Aktiva berwujud lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok I, II, dan IV.

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4

NOMOR URUT	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1. 2.	Konstruksi Perhubungan & Telekomunikasi	Mesin berat untuk konstruksi Lokomotif uap dan tender atas rel. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. Lokomotif atas rel lainnya. Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk kontener khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan suatu alat atau beberapa alat pengangkutan. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu(misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapakl pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT Dok-dok terapung.

Khusus untuk bangunan tidak permanen dimaksudkan adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10(sepuluh) tahun, misalnya bangunan berupa barak atau asrama dari kayu.

Contoh Perhitungan Penyusutan

PT. Dmz memiliki Aktiva Tetap Berwujud yang diperolehnya tahun 1996 sebagai berikut:

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Kelompok
1. 2. 3.	Mesin I Mesin II Truck	1996 1996 1996	8 tahun 8 tahun 8 tahun	Rp.200.000.000 Rp.150.000.000 Rp.  70.000.000	II II II

Aktiva tetap tersebut disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (Dasar Penyusutan = Harga Perolehan), maka perhitungan penyusutan tahun 1996:

1. Mesin I   = 12,5% x Rp. 200.000.000   = Rp.  31.250.000
2. Mesin II  = 12,5% x Rp.150.000.000    =Rp.   18.750.000
3. Truck      = 12,5% x Rp.  70.000.000     =Rp.    8.750.000 

                                                                  __________________

Jumlah Penyusutan tahun 1996              Rp.  58.750.000

Penyusutan Pada Akhir Masa Manfaat

Apabila wajib pajak menggunakan metode saldo menurun, besarnya biaya penyusutan makin lama makin menurun dari tahun ke tahun. 

Contoh :

PT. Ismu memiliki aktiva tetap berwujud mesin dengan harga perolehan  Rp 250.000.000,- dengan masa manfaat 4 tahun, dasar penyusutannya adalah nilai buku pada awal periode. Besarnya Biaya Penyusutan selama masa manfaat terlihat pada tabel berikut :

Tahun ke	Harga Perolehan (Rp)	Biaya Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa Buku (Rp)
1	250.000.000,-	125.000.000,-	125.000.000,-	125.000.000,-
2	250.000.000,-	62.500.000,-	187.500.000,-	62.500.000,-
3	50.000.000,-	31.250.000,-	218.750.000,-	31.250.000,-
4	250.000.000,-	31.250.0000,-	250.000.000,-	0

Pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) Nilai Sisa Buku disusutkan sekaligus.

Saat Penyusutan

Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran. Hal ini dikecualikan untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Penyusutan dapat dilakukan pada saat tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta tersebut dimulai menghasilkan. Mulai menghasilkan tersebut dikaitkan dengan saat mulai berproduksi yang tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Sebagai contoh :

PT Ismu Tbk. yang bergerak dibidang perkebunan kopi membeli traktor pada tahun 1998. Perusahaan mulai menghasilkan tahun 2000, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak Penyusutan dimulai tahun 2000.

Penghitungan Penyusutan Tahun 1995 atas Aktiva Tetap yang Diperoleh Sebelum Tahun 1995

PT. Abadi Jaya memiliki Aktiva Tetap berwujud berupa mesin yang diperolehnya sebelum tahun 1995 sebagai berikut :

No	Jenis harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat Max	Harga Perolehan (Rp)	Gol.
1	Mesin I	1984	16	100.000.000,-	III
2	Mesin II	1988	8	50.000.000,-	II
3	Mesin III	1990	16	100.000.000,-	III
4	Mesin IV	1991	8	50.000.000,-	II
5	Mesin V	1993	16	100.000.000,-	III
				400.000.000,-

Dengan telah dikeluarkannya SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 perihal penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pad awal tahun pajak 1995, maka penghitungan penyusutan tahun 1995 sebagai berikut :

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Masa Manfaat			GOL	Harga Pokok (Rp)	Tarif Semula	Penyusutan s.d. 1994 (Rp)	Nilai Sisa Buku Awal 1995 (Rp)	Kel. Awal Harta
			Max	Pemakaian (Tahun)	Sisa Awal 1995 (Tahun)
1	Mesin I	1984	16	11	5	III	100.000.000	10%	68.618.940	31.381.060	I
2	Mesin II	1988	8	7	1	II	50.000.000	25%	43.325.806	6.674.194	-
3	Mesin III	1990	16	5	11	III	100.000.000	10%	40.951.000	59.049.000	II
4	Mesin IV	1991	8	4	4	II	50.000.000	25%	34.179.688	15.820.312	I
5	Mesin V	1993	16	2	14	III	100.000.000	10%	19.000.000	81.000.000	III

Catatan :

Mesin I                                                                                    Rp.  50.000.000,-

Harga perolehan

Penyusutan Tahun I                = Rp.12.500.000

Penyusutan Tahun II              = Rp.  9.375.000

Penyusutan Tahun III            = Rp.  7.031.000

Penyusutan Tahun IV             = Rp.  5.273.000

                                                                                                Rp.  34.179.688,-

               __________________ 

 Nilai Sisa Buku Awal 1995                                                        Rp.  15.820.000,-

Penarikan Harta Bukan Bangunan

Aktiva Tetap perusahaan yang tidak terpakai lagi dapat ditarik dari pemakaian. Penarikan dapat dilakukan dengan menjual aktiva tetap tersebut. Dalam akuntansi komersial, terhadap aktiva tetap yang dijual nilai bukunya dihitung sampai dengan tanggal penjualan, sedangkan dalam ketentuan perpajakan Nilai Sisa Bukunya dihitung sampai dengan akhir tahun sebelum aktiva tetap tersebut dijual.

Ketentuan Pasal 11 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 bahwa apabila terjadi penjualan atau penarikan harta (Pasal 4 ayat (1) hurf d) atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka nilai buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagi penghasilan pada tahun terjadinya penarikan. Sehingga keuntungan atau kerugian karena pengalihan atau penarikan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukan pengalihan harta. Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan netto dari penjualan harta yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan, dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan. Dalam hal penggantian asuransi ternyata jumlah yang diterima baru dapat diketahui dengan pasti dimasa kemudian, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut. Namun demikian apabila terjadi pengalihan harta karena bantuan, sumbangan, hibah atau warisan (Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1994) berupa harta berwujud, maka jumlah sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Pengelompokkan Aktiva Tetap

            Metode penyusutan yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan yang kemungkinan diperolehnya sebelum atau diperoleh sejak Tahun 1995 tidak diperkenankan menggunakan dua macam metode penyusutan untuk harta bukan bangunan.

Penyusutan aktiva tetap yang dimiliki sebelum awal Tahun Pajak 1995 dan masih digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat penyusutan dilakukan berdasarkan Nilai Sisa Buku. Aktiva tetap yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan dan menagih serta memelihara penghasilan atua telah habis masa manfaatnya secara fiskal sejak tahun 1995 tidak dapat disusutkan, maka Nilai Sisa buku yang masih ada dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun 1995.

Aktiva tetap perusahaan yang dibeli sebelum tahun 1995 perlu dikelompokkan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun 1995 dari masing-masing harta (tanpa perhatian jenisnya) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995 (diperbaharui dengan SE-49/PJ.4/1995 tanggal 31 Oktober 1995) tentang Penyusutan atau Amortisasi atas Pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun 1995 sebagai berikut :

SISA MANFAAT	KELOMPOK
2 sampai dengan 5 tahun	1
7 sampai dengan 11 tahun	2
Lebih dari 13 tahun	3

Catatan :

1. Apabila sisa manfaat tinggal 1 (satu) tahun, maka disusutkan sekaligus.
2. Apabila sisa manfaat berada ditengah-tengah kelompok misalnya 6 (enam) tahun, maka dapat memilih masuk dalam kelompok 1 atau kelompok 2.

            Untuk aktiva tetap diperoleh sejak tahun 1995 dan seterusnya akan dikelompokkan sesuai pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan (perhatikan kelompok harta berwujud).

Ketentuan Lain

            Penyimpangan dari ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur masalah penyusutan bahwa Menteri Keuangan selanjutnya mempunyai kewenangan mengatur tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam usaha tertentu seperti pertambangan minyak dan gas bumi, serta perkebunan tanaman keras.

B.     AMORTISASI 

Pengertian

Seperti yang telah dilakukan pada aktiva tetap berwujud, bahwa nilai aktiva tetap tak berwujud harus juga dilakukan penyusutan yang disebut dengan amortisasi. Pengertian aktiva tak berwujud adalah aktiva lancar (Non Current Asset) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain (PSAK No.19). Termasuk dalam aktiva tak berwujud seperti Hak Paten, Hak Merek, GoodWill, Biaya Pendirian dan lain-lain.

Perlakuan akuntansi aktiva tak berwujud menyangkut masalah yang tidak berbeda dengan perlakukan akuntansi terhadap aktiva tetap, hanya kesulitan yang dihadapi dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi aktiva tak berwujud pada umumnya karena sifat aktiva yang tidak ada wujud fisik yang berakibat bukti keberadaan kabur termasuk kesulitan dalam penentuan nilai perolehan serta masa manfaat keekonomian.

Nilai aktiva tak berwujud pada akhirnya akan habis pada saat tertentu, sehingga harga perolehan aktiva tak berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama taksiran masa manfaat dan tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun dengan dasar pemikiran atau pertimbangan bahwa periode tersebut sudah banyak perkembangan dan periode selebihnya tidak lagi mempunyai manfaat keekonomian. Namun perusahaan diharuskan mengevaluasi periode amortisasi aktiva tidak berwujud secara teratur untuk memutuskan apakah peristiwa dan kondisi selanjutnya menuntut perubahan taksiran masa manfaat yang telah ditentukan. Apabila ternyata berubah, maka jumlah harga perolehan yang belum diamortisasi harus dibebankan pada sisa manfaat yang baru asal tidak melebihi 20 (dua puluh) tahun dari tanggal perolehan. Metode yang digunakan dalam amortisasi aktiva tetap tak berwujud menurut akuntansi komersial pada umumnya menggunakan metode garis lurus yaitu dihitung dengan jalan mengalihkan persentase Amortisasi dengan Harga Perolehan aktiva tetap tak berwujud, kecuali jika ada metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan.

Amortisasi menurut Akuntansi Pajak mendasarkan pada Pasal 11A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994.

Dalam Pasal 11A menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Istilah yang digunakan dalam akuntansi pajak adalah harta tak berwujud tetapi mempunyai makna yang sama dengan aktiva tetap tak berwujud.

Metode Amortisasi

Metode yang digunakan dalam amortisasi aktiva tetap tak berwujud menurut akuntansi pajak:

1.      Metode garis lurus, atau

2.      Metode saldo menurun

Penggunaan metode amortisasi disyaratkan taat asas (konsisten).

Pengelompokkan Aktiva Tetap Tak Berwujud dan Tarif Amortisasi

Dalam menghitung amortisasi aktiva tetap tak berwujud terlebih dahulu harus dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk lebih jelasnya pengelompokkan masa manfaat dan tarif penyusutan terlihat sebagai berikut :

Kelompok harta tak berwujud	Masa  manfaat	Tarif amortisasi
		Garis lurus	Saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi diatas dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Kemungkinan dapat terjadi bahwa masa manfaat aktiva tetap tak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaat, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat terdekat. Sebagai contoh aktiva tetap tak berwujud masa manfaat sebenarnya 6 (enam) tahun, dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Demikianlah halnya apabila masa manfaat sebenarnya 5 (lima) tahun, maka menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Contoh :

Untuk memperoleh hak paten perusahaan telah mengeluarkan uang per kas sebesar Rp 150.000.000,- Masa manfaat hak paten tersebut 4 (empat) tahun.

1.      Penghitungan amortisasi setiap tahun dengan menggunakan Metode Garis Lurus :
      25 % x Rp 150.000.000,- = Rp 37.500.000,-

2.      Penghitungan amortisasi setiap tahun dengan menggunakan Metode Saldo Menurun:
      50% x Rp 150.000.000,- = Rp 75.000.000,-

Saat Amortisasi dan Amortisasi pada Akhir Masa Manfaat

Seperti halnya penyusutan, dalam hal amortisasi ini dilakukannya pada saat diperolehnya, sedangkan dalam akuntansi pajak bahwa amortisasi dilakukan pada saat tahun dilakukannya pengeluaran. Pada akhir masa manfaat aktiva tetap tak berwujud akan diamortisasi sekaligus.

Ketentuan Lain

Pada ketentuan lain ini mengatur masalah :

1.      Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai ketentuan yang berlaku

2.      Amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif armotisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran dapat dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

    Contoh :

     PT. DmZ mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas 
     bumi di suatu lokasi sebesar Rp 800.000.000,- . Taksiran jumlah kandungan minyak 
     sebesar 200.000.000 barel produksi sebenarnya 50.000.000 barel.

            a.       Tarif amortisasi = (50.000.000/200.000.000) x 100 % = 25 %

              Amortisasi tahun I                       = 25 % x Rp 800.000.000,-

                                                                  =  Rp 200.000.000,-

             b.      Produksi sebenarnya tahun ke II  75.000.000 barel

             Tarif amortisasi                 = (75.000.000 / 200.000) x100 %

                                                       = 37,5 %

             Tarif amortisasi Tahun II  = 37,5% x Rp 800.000.000,-

                                                       =  Rp 300.000.000,-

3.      Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan dan hak penguasaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh :

Pengeluaran untuk memperoleh hak penguasaan hutan sebesar   Rp 800.000.000,- Potensi hutan tersebut 10.000.000 ton kayu.

a.       Produksi sebenarnya tahun I  1.000.000 ton

Tarif amortisasi           = (1.000.000/10.000.000) x 100 % = 10 %

Amortisasi                   = 10 % x Rp 800.000.000,-

                                    = Rp 80.000.000,-

b.      Jika produksi sebenarnya tahun II sebesar 3.000.000 ton atau 30% potensi tersedia, maka amortisasi tahun tersebut  =  20 % x Rp 800.000.000,- 

                                                                       =   Rp 160.000.000,-

4.      Amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Terhadap pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi terlebih dahulu. Pengertian biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial sebagai contoh adalah biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya operasional rutin (gaji pegawai, rekening listrik, dsb). Biaya rutin ini akan dibebankan sekaigus pada tahun pengeluaran.

Pengalihan Hak Aktiva Tetap Tak Berwujud

Apabila terjadi pengalihan hak aktiva tetap tak berwujud seperti tersebut dalam pasal 11A ayat (1), ayat (4), ayat (5), nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan.

Kemungkinan terjadi pengalihan aktiva tetap tak berwujud yang memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahn 1994, maka Nilai Sisa Buku Aktiva tersebut boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Contoh :

PT dMz mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 600.000.000,-. Taksiran kandungan minyak sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, hak penambangan dijual kepada pihak lain seharga Rp 400.000.000,-.

Penghitungan penghasilan dan kerugian penjualan sebagai berikut:

Harga Perolehan                                                    Rp 600.000.000,-

Amortisasi yang dilakukan

100.000.000	x 100% x Rp 600.000.00,-	Rp 300.000.000,-
200.000.000

Nilai Sisa Buku                                                      Rp 300.000.000,-

Harga Jual                                                            Rp 400.000.000,-

Dengan demikian Nilai Sisa Buku sebesar Rp 300.000.000,- dibebankan sebagai kerugian dan Harga Jual sebesar Rp 400.000.000,- dibukukan sebagai penghasilan.

Read More